Sabtu, 13 Desember 2008

DEKLARASI JUANDA

Pada masa pemenntahan Orde Lama, praktis seluruh energi bangsa terkuras untuk usaha konsolidasi kebangsaan dan kewilayahan. Di dalam bidang hukum sumberdaya pesisir dan laut, sebagian terbesar difokuskan pada usaha memperluas wilayah dan memberikan dasar hukum bagi wilayah perairan nasional itu. Melalui Keputusan Perdana Menteri No. 400/PM/1956 tertanggal 17 Oktober 1956, dibentuklah suatu Panitia Interdepartemen yang bertugas untuk merancang UU tentang Laut Wilayah Indonesia dan Daerah Maritim. Panitia tersebut dikemudian hari lebih populer sebagai Panitia Pirngadi karena diketuai oleh Kolonel Pirngadi. Tanggal 7 Desember 1957 RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim telah selesai dibuat serta telah dilaporkan kepada Perdana Menten.[1]

Ketika RUU tersebut diedarkan kepada para anggota kabinet untuk dipelajari, suasana negara dan bangsa Indonesia sedang bergolak menyusul selesainya Sidang Umum PBB, yang kian menegangkan hubungan Indonesia-Belanda berkaitan dengan status Irian Barat. Guna mematahkan kekuatan ekonomi Belanda, pemerintah mengumumkan politik nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, yang pengambilalihannya dimulai pada tanggal 3 Desember 1957. Belanda memberikan reaksi keras dengan menggelar kekuatan armada kapal-kapal perang menuju ke Irian Jaya dengan menjelajahi Laut Jawa dan lautan Indonesia Bagian Timur. Indonesia tidak bisa berbuat banyak, selain lantaran armada lautnya belum mampu menandingi armada laut Belanda, juga Ordonansi 1939 (yang masih berlaku) memungkinkan kapal-kapal asing tersebut lalu lalang sebagai konsekuensi lebar laut teritorial yang hanya 3 mil.[2]

Kegentingan Irian Jaya tersebut kemudian mendominasi pembicaraan dalam rapat-rapat kabinet. Menteri Veteran lalu menugasi Mochtar Kusumaatmadja untuk mencarikan solusi hukum agar Laut Jawa dan wilayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia tertutup bagi kapal militer asing. Mochtar Kusumaatmadja akhimya merekomendasikan penggunaan asas archipelago, seperti telah diterapkan oleh Mahkamah Intemasional dalam peristiwa sengketa perikanan Norwegia-Inggris pada tanggal 18 Desember 1951 dan dipraktikkan Philipina seperti tertera dalam Nota Diplomatik tertanggal 12 Desember 1955.[3]

Suasana politik dan diplomatik demikian itulah yang melatarbelakangi lahimya Deklarasi Juanda. Ada dua kaidah hukum yang penting dalam deklarasi tersebut. yakni perluasan lebar laut tentorial dari 3 mil menjadi 12 mil dan klaim bahwa seluruh wi1ayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan wilayah pedalaman yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia.[4] Kedua kaidah hukum tersebut selanjutnya dikukuhkan melalui UU No, 4 (Prp) Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Kemudian pada tahun 1963 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerinah No. 103 tentang Lingkungan Maritim. Di da1am kurun waktu pemerintahan Orde Lama pula, tiga Konvensi Jenewa 1958 diratifíkasi melalui UU No. 19 Tahun 1961. Ketiga konvensi yang diratifíkasi itu adalah (1) Konvensi mengenai Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Bebas, (2) Konvensi mengenai Dataran Kontinental, dan (3) Konvensi mengenai Laut Bebas.

Sebagai konsekuensi dari politik hukum sumberdaya pesisir dan laut yang berorientasi perluasan dan pengukuhan wilayah, maka praktik pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut berjalan alamiah, termasuk praktik berdasarkan hukum adat.

REFERENSI

Andi Hamzah, 1984, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
Francis T. Christy Jr., 1982, 'Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions", FAO Fish. Tech. Pap. 227, Rome.
Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Penerbit Binacipta kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja. 1986, Hukum Laut Intemasional, Penerbit Binacipta kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.
St. Munadjat Danusaputro. 1980. Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya, Penerbit Binacipia kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional- Bandung.
Sudirman Saad, 2000, "Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia), Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
________, 1994, "Legitimasi Penguasaan Perairan Pantai", Harian KOMPAS, 13 Mei, Jakarta.
________, 1994, "Rompong: Suatu Tradisi Penguasaan Perairan Pantai pada Masyarakat Bugis-Makassar", dalam Jumal Era Hukum, No.2/Th. 1/Oktober, Fakultas Hukum Universitas tarumanagara, Jakarta.
________, 1995, "Perlindungan Hukum bagi Nelayan", Harian KOMPAS, 18 Nopember, Jakarta.
________, 1996, "Aspek Legal dan Kelembagaan Perikanan Pantai", Makalah pada Rapat Kerja Teknis Balai Penelitian Perikanan Pantai, 17-18 April, Ujung Pandang.
________, 1996, "Reformasi Politik Hukum Perikanan", Harian KOMPAS, 19Juli, Jakarta.
________, 1996, "Aspek Hukum Pengelolaan dan Penguasaan Perairan Pantai", Makalah pada Seminar Sejarah dan Hukum Maritim, Fakultas sastra Universitas Hasanuddin, 5-7 Desember, Ujungpandang.
________, 1998, "Strategi Hukum Pemberdayaan Nelayan", Harian KOMPAS, 24 Februari, Jakarta
________, 1998, ''Derita Nelayan di Benua Maritim, Harian SUARA PEMBARUAN. 9 November, Jakarta.
________ 1998, "Aspek Hukum dan Kelembagaan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia", Makalah pada Seminar Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia, BPPT-CRMP Usaid-Depdagri-Otorita Batam, 7 Desember, Jakarta.
________, 1999, "Otonomi Daerah di Laut dalam RUU Pemda", Harian REPUBLIKA, 20 Maret, Jakarta.
________. 1999, "Demokratisasi Produksi Hukum", Harian KOMPAS, 30 April, Jakarta.
________, 1999, "Rekonstruksi Kebijakan Perikanan Nasional". Harian KOMPAS, 1 September, Jakarta.
_______, "Politik Hukum Perikanan di Bawah Pemerintahan Orde Baru, Makalah pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS), FOPI-LIPI-Dikti Depdikbud-Bappenas, 10 September 1999,Serpong.
________., "Penegakan Hukum Perikanan (Laut) Berbasis Kerakyatan, Makalah pada Seminar Perikanan Nasional tentang "Refleksi Kritis UU PenkanaiT, Fakultas Pertanian (Jurusan Perikanan) UGM-CoFish, 11 Maret 2000, Yogyakarta.
________. 2000, "Penyewaan Pulau-pulau Kecil", Harian KOMPAS, 15 Mei, Jakarta.
________., 2000, "Hukum Perikanan Laut dalam Konteks Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut", Makalah pada Konferensi Nasional Kelautan II, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan—Proyek Pesisir, 15-7 Mei 2000, Makassar.
________, 2000, "Pluralisme Hukum Perikanan: Kasus Danau Tempe Sulawesi Selatan, Makalah pada Seminar Pluralisme Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 31 Juli, Depok.

[1] Lihat St. Munadjat Danusaputro, Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya (Bandung: Binacipta-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980), hlm. 97-99.
[2] Ibid. hlm. 102-103.
[3] Ibid, hlm. 104-106.
[4] Lihat Andi Hamzah, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1984), hlm. 144-145.

Sabtu, 29 November 2008

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR

Sebuah tradisi baru tentang proses produksi hukum sedang berlangsung di Senayan. Lazimnya, sebuah RUU diinisiasi oleh Pemerintah atau DPR, tetapi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP) dinisiasi oleh DPR dan Pemerintah pada tahun yang sama. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran UU PWP. Belum lagi fakta di daerah menunjukkan ada 10 Peraturan Daerah tentang PWP sudah disahkan.

Pengelolaan wilayah pesisir memerlukan pengaturan setingkat UU karena, pertama, sumberdaya wilayah pesisir belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya sangat minimal. Kemiskinan masih mendera 32 persen dari 16,42 juta penduduk 8.090 desa pesisir. Kedua, berbagai bencana pesisir, seperti tsunami, telah meluluhlantahkan pemukiman dan menewaskan ratusan ribu orang tanpa dapat diantisipasi. Sesudah bencana terjadi, ternyata ada indikasi yang sangat meyakinkan, bahwa wilayah pesisir yang ekosistem terumbu karang dan mangrovenya masih baik mengalami kerusakan relatif kecil. Ketiga, di berbagai belahan bumi yang wilayah pesisirnya tertata baik terbukti mampu menumbuhkan investasi dan memberi kontribusi ekonomi yang signifikan.

RUU PWP, secara substantif, juga akan melahirkan tradisi baru pengelolaan wilayah pesisir. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) adalah sebuah norma baru dalam khasanah hukum nasional kita. Selama ini, perairan pesisir dan laut senantiasa diletakkan di bawah bayang-bayang doktrin open access, yang menutup peluang pemberian hak atas perairan pesisir.

Harus diakui dominasi doktrin open access masih kuat menguasai benak para pengambil kebijakan di negeri ini. Mereka menganggap perairan pesisir dan laut sebagai milik semua orang sehingga hukum harus memastikan bahwa setiap orang terlindungi aksesnya pada perairan pesisir dan laut. Bagi penganut doktrin ini, di atas perairan pesisir dan laut haram hukumnya diterbitkan hak, sebab akan menimbulkan penguasaan yang eksklusif dan membatasi akses orang lain.

Pandangan semacam ini sangat anti-sejarah dan tidak sesuai dengan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Sebuah risalah menjelaskan bahwa doktrin open access sebenarnya berakar pada tradisi masyarakat Negara-negara Atlantik Utara. Menurut tradisi ini, setiap orang mempunyai hak untuk menangkap ikan di perairan mana saja sebagai perwujudan hak asasi manusia. Karena itu, pengaturan yang membatasi hak asasi tersebut, seperti pembatasan keikutsertaan atau kuota, tidak diperkenankan.

Akan tetapi, sesudah wilayah perikanan mereka mengalami degradasi dan overfishing, maka muncul kepentingan untuk “menularkan” doktrin tersebut ke negara lain, tidak terkecuali Indonesia, demi kelangsungan industri perikanan mereka. Harapannya, ketika doktrin menular ke negara lain, maka kebijakan negara itu sudang barangtentu akan memberi akses bagi armada perikanan Atlantik untuk ikut mengeksploitasi perairan pesisir dan lautnya sebagai konsekuensi doktrin open access. Padahal, negara-negara tersebut sesungguhnya memiliki tradisi pengelolaan perairan pesisir dan laut yang berbeda. Bahkan, di Jepang, Srilanka, Filipina, dan Thailand, jauh sebelumnya telah mempraktikkan pembatasan keikutsertaan, bahkan ada pemberian fishing rights.

Di Indonesia, jauh sebelum jaman kolonial, telah berkembang tradisi pengelolaan perairan pesisir yang memungkinkan penguasaan perairan secara eksklusif. Di Aceh, perairan pesisir dapat dikuasai berdasarkan ijin dari Sultan. Di Tegal, perairan pesisir dibagi-bagi di antara para nelayan seperti gogolan yang silih berganti disediakan bagi mereka untuk menangkap ikan. Di Banten, perairan pesisir dinamakan patenekan yang hanya memberi hak kepada warga desa setempat untuk menagkap ikan. Sasi laut di Maluku, awig-awig di Nusa Tenggara Barat, atau rompong di Sulawesi Selatan merupakan contoh lain dari tradisi pengelolaan perairan pesisir bernuansa property right yang hingga kini tetap bertahan.

Segenap sistem tradisional ini mempraktikkan penguasaan bagian tertentu dari perairan pesisir secara eksklusif hanya bagi komunitas tertentu dengan memberlakukan hukum-hukum yang mereka sepakati sendiri. Mereka yang bukan anggota komunitas dilarang ikut memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir kecuali atas ijin pemimpin komunitas.

Perkembangan budidaya laut, seperti budidaya mutiara dan rumput laut, pada kenyataannya juga memerlukan penguasaan perairan pesisir secara permanen dan eksklusif. Selama ini, pengusaha budidaya mutiara hanya diberikan ijin sebagai basis legal pemanfaatan perairan pesisir sehingga tingkat kepastian hukumnya pun sangat rapuh. Dalam banyak kejadian, perusahaan budidaya mutiara tergusur lantaran ada peruntukan lain yang datang belakangan. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi sekiranya mereka memiliki HP3. Bahkan untuk usaha budidaya rumput laut, ijin pun mereka tidak punya, sehingga sangat rentan terhadap penggusuran untuk kepentingan lain.

Dengan demikian norma hukum HP3 memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sehingga tidak perlu ada keraguan untuk mengesahkannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ruang lingkup HP3? Berapa lama jangka waktu hak itu dapat diberikan? Siapa saja yang dapat diberikan? Lembaga mana yang berwenang memberikan hak tersebut?

***

Merujuk pada tradisi penguasaan perairan pesisir yang berkembang di masyarakat lokal serta praktik pengaturan hak atas perairan di negara lain, seperti Jepang dengan fishing right-nya, maka HP3 dapat mencakup penguasaan atas bagian-bagian perairan pesisir untuk usaha perikanan (termasuk budidaya mutiara dan rumput laut), pariwisata bahari, atau usaha lainnya, tetapi tidak mencakup pertambangan dasar laut. HP3 hanya dapat diberikan dalam wilayah laut teritorial.

Sebagai antisipasi munculnya konflik pemanfaatan setelah diberikannya HP3, maka terlebih dahulu harus ditetapkan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi, sebagai prasyarat pemberian HP3. Artinya, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, terlebih dahulu harus menetapkan rangkaian perencanaan hirarkis tersebut sebelum menerbitkan HP3.

Ikhwal jangka waktu HP3, sangat bergantung pada karakteristik usaha yang akan dikembangkan. Jangka waktu tersebut sedemikian rupa supaya kondusif bagi tumbuhnya investasi. Jangka waktu 50 tahun sudah sangat memadai asalkan diberi peluang perpanjangan setelah jangka waktu pertama berakhir. Namun bagi keperluan masyarakat lokal, baik untuk kepentingan ekonomi maupun tradisi, jangka waktunya bisa tanpa batas, sepanjang kenyataannya mereka masih memanfaatkannya secara efektif.

Lalu siapa yang berhak mendapatkan HP3? Prioritas pertama adalah komunitas lokal atau masyarakat adat. Dalam praktiknya, komunitas ini telah menguasai dan memanfaatkan perairan pesisir secara turun-temurun. Khusus bagi komunitas ini, peruntukan HP3 tidak dibatasi hanya untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bernuansa relegi dan kultural.

Subjek hukum lain yang dapat diberikan HP3 ialah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Perusahaan asing atau multinasional tidak dapat diberikan HP3, sebagai konsekuensi prinsip nasionalitas. Prinsip ini sudah menjadi preseden hukum, seperti tercermin dalam UU Agraria, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Namun demikian tidak berarti perusahaan asing tertutup sama sekali peluangnya untuk berinvestasi di wilayah pesisir, mereka dapat melakukannya melalui skim kerjasama dengan perusahan berbadan hukum Indonesia pemegang HP3.

Adapun kewenangan pemberian HP3 seyogyanya merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi hukum nasional. Oleh karena itu, apabila HP3 terletak dalam wilayah perairan 4 mil, maka yang berwenang memberikan HP3 adalah bupati/walikota setempat. Selebihnya, sampai 12 mil atau lintas wilayah kabuparen/kota menjadi otoritas gubernur. Sedangkan pemerintah pusat, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, berwenang memberikan HP3 yang letaknya lintas wilayah propinsi atau wilayah strategis yang akan ditentukan dalam UU PWP.

***

Pengesahan UU PWP yang, antara lain, mengatur HP3, sungguh merupakan prestasi cemerlang anak bangsa ini. UU ini kelak akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah hukum Indonesia, seperti layaknya UU Agraria 1960. HP3 adalah terobosan hukum yang memiliki basis historis, sosiologis, dan yuridis sekaligus.

Seperti UU Agraria yang perumusannya memerlukan waktu bertahun-tahun dan melibatkan hampir semua pemangku kepentingan (stakeholders), maka RUU PWP juga sudah menempuh jalan sejarah seperti itu. Naskah akademiknya sudah disusun sejak tahun 2000 dan telah melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai konsultasi publik dan diskusi internet. Sampai-sampai Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin di hadapan sidang DPR bercanda: tinggal bajak laut saja yang belum sempat mendiskusikan RUU PWP.***


*) Penulis adalah Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara bidang Hukum dan Advokasi
dan penulis buku Politik Hukum Perikanan Indonesia.

Jumat, 03 Oktober 2008

SELAT IEDUL FITRI MOHON MAAF LAHIR BATHIN

Inilah beragam SMS Iedul Fitri 1429:

...berharap padi dalam lesung
cuma ada rumput jerami
harapan hati bertatap langsung
cuma terkirim SMS ini
minal a'idin wal faizin

...yaa Allah
di hari yang fitri
muliakanlah saudaraku ini
bahagiakan keluarganya
berkahi rizki dan kesehatan
kuatkan imannya
tinggikan derajatnya
eratkan tali persaudaraan kami
dan kabulkan do'a2nya

...ya Allah berkahi saudara seimanku dengan rahmatMu
iringi langkahnya dengan ridhoMu
sayangilah dengan cintaMu
hiasi hatinya dengan kesabaran
muliakan dengan ketaqwaan
terimalah amalnya dengan kelipatgandaan berkahMu

...para penumpang pesawat RAMADHAN AIR dengan nomor penerbangan 1429 H
kita sudah mendarat di bandar raya IDUL FITRI
gunakan sabuk pengaman IMAN & TAQWA sampai pesawat berhenti dengan sempurna
sebelum meninggalkan pesawat tak lupa kami mengucapkan MINAL AIDIN WAL FAIZIN MOHON MAAF LAHIR BATHIN semoga bertemu dalam penerbangan yanhg berikutnya

...ikan mas-juku bulaeng
pisang raja-unti karaeng
tiada laen-tena maraeng
pamopporanga kodong karaeng

...memaafkan memang tidak memperbaiki masa lalu
namun memaafkan akan bisa memperindah masa depan

...ketika dunia bersewdi ditinggal Ramadhan
Allah gantikan dengan Syawal yang fitri dan penuh kemenangan
semoga setiap amal pahala dilipaytgandakan
semoga semua dosa diampunkan
segala do'a diijabahkan

...telah sampailah kita di penghujung Ramadhan
dan idul fitri adalah lentera
ijinkan lah saya membuka tabirnya
dengan kata tulus maaf lahir bathin
agar cahayanya dapat menembus jendela hati
dari tiap helai khilaf dan salah
andai tangan tak sempat berjabat
setidaknya masih dapat kutulis
minal aidin wal faizin

...sebagai makhluk termulia
tak berarti kita selalu sempurna
di setiap langkah serta kata
mudah terselip salah dan dosa
di bulan maaf & hari nan fitri ini
dengan segala kerendahan hati
kami memohon ketulusan maaf lahir dan bathin
atas segala khilaf dan salah

...sedih berpisah dengan Ramadhan yang penuh berkah
gembira menyambut Syawal yang penuh kemenangan
semoga kita dapat mencapai derajat muttaqin
dan menjadi hamba yang saleh ritul & saleh sosial

...setelah sebulan menata zikir
dan mensucikan fikiran
mari saling memaafkan dan mengikhlaskan

...walau muka tak bertatap
tangan tak berjabat
ucap tak terdengar
tapi izinkan hati dengan tulus ikhlas
memohon maaf lahir bathin

...moga Ramadhan melahirkan masyarakat baru yang penuh trust
dan menjadi tonggak penting peradaban bangsa

...hari fitrah segera tiba
salah dan khilaf selalu ada
hanya maaf yang menjadikannya sirna

...senja telah datang
takbir berkumandang
sambut hari kemenangan
setelah sebulan menahan hawa nafsu, lapar & dahaga
untuk mensucikan diri kita
di bulan Ramadhan ini

...ketika takbir dikumandangkan
ketika zakat diserahkan
ketika itulah kata maaf terucap
selamat idul fitri

...tabe'
ri cappana ramalang'e
ri wettu mattajeng ompona sawwaleng'e
engkaka mai pole
sibawa ati macinnong
maraja akkatta maddampeng
sininna werekkada
nennia pangkaukeng tessitinaja'e
mammuarega esso alleperengng'e
1 Syawal 1429 H
pada namaseiki Allata'ala
topada salamaki
matti ri lino enreng'e ri ahera

Sabtu, 27 September 2008

LINTANG ANAK NELAYAN

Sudah nonton LASKAR PELANGI? Film yang diadopsi dari novel Andrea Hirata sungguh luar biasa. Riri Reza sukses menyutradarainya sehingga mampu menyentak-nyentak kesadaran yang hampir beku, bahwa pendidikan bukan melulu soal gedung, gaji guru, buku terbaru, dan kurikulum. Pendidikan perlu sukma, kemerdekaan, dan di atas segalanya adalah ketulusan.

Lintang, salah seorang anggota pasukan Laskar Pelangi (murid-murid Bu Muslimah di SD Muhammadiyah Gantong, Belitung), putra nelayan yang cerdas matematika. Saban pagi pergi sekolah melintas padang ilalang dan rawa kecil kubangan buaya besar. Lintang, nyaris gagal ikut cerdas cermat lantaran terhalang buaya besar yang tak mau beranjak dari jalan setapak.
Sayang, sekembali ke rumah membawa khabar kemenangan kepada bapak dan adik-adiknya, bapaknya belum juga pulang dari laut. Beberapa hari kemudian Lintang dan adik-adiknya yakin sang bapak tewas di laut. Patahlah harapan Lintang untuk meneruskan sekolah dan pamit kepada Bu Mus dan anggota Laskar Pelangi untuk meneruskan tradisi orang tuanya, menjadi nelayan.

Sekali lagi terkonfirmasi bahwa nelayan di negeri bahari ini hidupnya selalu memilukan hati. Lintang, si anak jenius matematika, yang seyogyanya menjadi bekalnya untuk "memberi lebih banyak, bukan meminta lebih banyak" sepaerti yang senantiasa dipetuahkan sang Kepala Sekolah, harus keluar paling awal dari Laskar Pelangi lantaran kemiskinan absolut.

Di negeri ini ada 8.090 desa pesisir. Tentu naif untuk mengaharapkan pendidikan pesisir laksana SD Muhammadiyah Gantong, sebab boleh jadi tidak ada lagi pahlawan tanpa tanda jasa seperti Pak Kepala Sekolah dan Bu Mus. Anak-anak nelayan perlu sekolah, perlu sehat, pendidikan ketulusan agar ketika mereka dewasa "lebih banyak memberi daripada lebih banyak meminta".

Laut lumbung penghabisan. Di sanalah masa depan Indonesia.

Kamis, 25 September 2008

KREDIT MIKRO PASCABENCANA

Gempa bumi dan gelombang tsunami yang menimpa NAD, Nias, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pantai Selatan Jawa telah mengakibatkan dampak yang begitu luas, terutama bagi kalangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di daerah tersebut. Kerusakan sarana dan prasarana budidaya seperti tambak, saluran tambak, hatchery, kolam air tawar, dan Keramba Jaring Apung terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Lhoksemawe, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Biruen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Selatan. Persentase kerusakan tambak dan saluran tambak terparah terjadi di kota Banda Aceh (541 Ha tambak dan 20 km saluran tambak) dan Kab. Aceh Besar (1.005,7 Ha tambak dan 42 km saluran tambak) dimana semua tambak dan saluran tambak rusak.
Kerusakan tambak terluas terjadi di Kab. Aceh Timur (7.366 Ha) dan Kab. Aceh Utara (4114 Ha) serta kerusakan saluran tambak terpanjang terjadi di Kab. Aceh Utara (169 km) dan Kab. Bireun (126 km). Sarana dan prasarana yang rusak seperti TPI (tempat pelelangan ikan) sebanyak 19 unit (0,37%), PPI (pangkalan pendaratan ikan) 63 unit (1,24%), dan sekitar 40% armada penangkapan skala kecil beserta alat tangkapnya juga ikut ditelan tsunami. Pemerintah memperkirakan kerusakan sektor perikanan sebesar Rp. 478 milyar (US$ 52 juta). Bank Umum sebagai penopang kegiatan UMK juga mengalami kerusakan akibat tsunami sebanyak 25 unit (17,61%) dan BPR sebanyak 4 unit (8,89%), sekitar Rp 2 trilyun kredit diperkirakan menjadi kredit bermasalah.
Seperti halnya di NAD dan Nias, gempa Yogyakarta dan tsunami yang terjadi di Pantai Selatan Jawa juga memporak-porandakan UMK di wilayah itu. Akibat tsunami tersebut di Jawa Barat tercatat sebanyak 1.326 unit perahu rusak. Jika ditaksir kerugian yang dialami mencapai Rp. 53 milyar. Di Jawa Tengan dan DIY juga mengalami hal yang sama. Dari data DKP per 7 Agustus 2006 mencatat 2738 kapal rusak berat dan sebanyak 36.033 alat tangkap juga mengalami rusak berat. Kondisi kerusakan yang menimpa masyarakat pesisir khususnya kegiatan perekonomian UMK harus segera dibenahi. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat pesisir terus terpuruk dalam kesedihan sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak.

PROGRAM PEMP DI DAERAH BENCANA

Jauh hari sebelum terjadi musibah bencana yang notabene memporak-porandakan perekonomian masyarakat pesisir, pemerintah melalui DKP telah melakukan pemberdayaan UMK melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Dengan segala keterbatasan khususnya akses permodalan di masyarakat pesisir, DKP berusaha memecah kebuntuan itu. Program PEMP ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja masyarakat pesisir (termasuk nelayan) melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pesisir yang profesional, mandiri dan berkelanjutan. Rintisan pembentukan LKM juga merupakan keharusan dalam upaya menjebol tembok-tembok penghalang akses permodalan nelayan. Pentingnya kehadiran LKM, berkaitan dengan keterbatasan jangkauan pelayanan lembaga perbankan selama ini. Sebuah dilema perbankan yang harus dipecahkan, yakni pada tingkat business plan sesungguhnya lembaga perbankan sudah mengalokasikan pagu untuk Usaha Mikro Kecil Koperasi (UMKK), akan tetapi mengalami hambatan dalam penyaluran kepada nelayan karena faktor jangkauan pelayanan dan akses yang masih sulit.
Pada awalnya, tidak terkecuali di daerah-daerah yang kemudian dilanda bencana, masyarakat pesisir dimotivasi dan difasilitasi untuk memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terencana melalui kelompok. Karena itu, dalam periode inisiasi (2001-2003) ini, Program PEMP memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di tingkat desa untuk kemudian KMP-KMP ini bergabung membentuk Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-mikro mitra mina (LEPP-M3) di tingkat Kecamatan.
Didampingi seorang Tenaga Pendamping Desa (TPD), KMP membuat rencana kerja anggota untuk diajukan pembiayaannya pada LEPP-M3. Rencana kerja yang diajukan KMP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Mitra Desa (yang terdiri atas tokoh masyarakat desa) guna memastikan bahwa anggota KMP betul-betul sebagai warga setempat yang matapencahariannya berkaitan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hasil verifikasi tersebut kemudian dianalisis kelayakan (usaha dan teknis) oleh LEPP-M3. Rencana kerja KMP yang dinilai layak akan mendapatkan fasilitas ”dana bergulir” tanpa agunan dengan tingkat suku bunga antara 6-12 persen per tahun.
Tiga tahun periode inisiasi memberikan banyak pelajaran untuk keberlanjutan program dan kemandirian masyarakat pesisir. Pertama, ada indikasi perubahan kultur kewirausahaan dari yang berkarakter individual-tradisional-subsistensi ke kultur korporat-berorientasi profit. Perubahan kultural ini berkaitan erat dengan intensitas pendampingan. Kedua, pengelolaan LEPP-M3 ditangani tenaga-tenaga sukarela-amatir sehingga mudah ditinggalkan begitu tenaga pengelola mendapatkan pekerjaan tetap di tempat lain. Secara demikian, LEPP-M3 mengalami kesulitan untuk tumbuh menjadi lembaga yang diharapkan menjadi holding company dengan bisnis utama pelayanan kredit mikro. Ketiga, tingkat suku bunga yang terlalu rendah justru membangkitkan moral hazard sehingga sulit mengharapkan keberlanjutan program.
LEPP-M3 hasil periode inisiasi kemudian direvitalisasi dalam periode institusionalisasi (2004-2006). Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, LEPP-M3 didorong menjadi berbadan hukum koperasi. Di bawah koperasi LEPP-M3, pengelolaan ”dana bergulir” dikonversi menjadi Unit Simpan Pinjam dengan melibatkan lembaga perbankan. Pada tahun pertama (2004) Bank Bukopin dan Bank Papua yang bersedia menjadi mitra, menyusul kemudian Bank BRI, BSM, dan Bank Maluku pada tahun kedua.
Ketika koperasi LEPP-M3 di Propinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumut sedang bersemangat merintis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina bersama Bank Bukopin setempat, bencana tsunami datang menerjang. Pengelola Swamitra Mina yang sudah dilatih sebagian besar tewas. Demikian pula kantor mereka hancur berantakan berikut perangkat komputer dan sistemnya. Tidak ada pilihan lain, skim PEMP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Bekerjasama dengan Regional Center Program Mitra Bahari (yang merupakan forum perguruan tinggi, pemda, LSM, dan kalangan pengusaha) NAD, nelayan-nelayan yang selamat diidentifikasi dan didampingi untuk rehabilitasi usaha produktif mereka. Dana PEMP yang sudah terlanjur masuk rekening Koperasi LEPP-M3 pada Bank Bukopin digunakan untuk membeli perahu, jaring, dan modal kerja. Dana itu diberikan sebagai hibah.
Berbeda dengan bencana NAD dan Nias, gempa bumi Yogyakarta dan tsunami Selatan Jawa justru terjadi setelah LKM Swamitra Mina berjalan secara on-line system di Bantul, Kulonprogo, Tasikmalaya, Cilacap, dan Ciamis. Pada saat gempa melanda Yogyakarta, Swamitra Mina Bantul telah membukukan keuntungan Rp 49,7 juta dengan NPL (non performance loan) 2,11%, Kulonprogo keuntungan Rp 43,9 juta dengan NPL 3,63%, Tasikmalaya keuntungan Rp 118,2 juta dengan NPL 10,11%, dan Cilacap membukukan keuntungan Rp 19,8 juta dengan NPL 21,14%. Karena itu kebijakannya pun berbeda dengan kebijakan NAD dan Nias.

SKIM KREDIT PASCABENCANA

Setelah melewati masa tanggap darurat, skim pembiayaan usaha mikro kecil pesisir di NAD dimulai dengan memperkuat LKM Syari’ah Baithul Qirodh (BQ)bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Pemda NAD.
Perekrutan tenaga pengelola BQ dilakukan oleh BSM dan Pemda Kabupaten/Kota, kemudian dilatih oleh PINBUK dan BSM atas pendanaan DKP dan Kementerian Koperasi dan UKM. Modal awal yang akan digulirkan melalui BQ bersumber dari dana PEMP dan ke depan juga dari dana penjaminan Kementerian Koperasi serta dari BSM dan Pemda. Masyarakat pesisir (terutama nelayan dan pembudidaya ikan) atas pendampingan TPD dan RC Program Mitra Bahari, mengakses skim kredit mikro syariah pada BQ.
Sementara di daerah bencana Pantai Selatan Jawa, kebijakan skim pembiayaan usaha mikro kecil pesisir disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat serta dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan identifikasi nasabah swamitra mina untuk menetapkan skim penyelesaian kredit mereka. Nelayan atau pembudidaya ikan yang asetnya mengalami kehancuran total, maka kreditnya dihapusbukukan sehingga mereka terbebas dari kewajiban membayar. Selebihnya ada kebijakan pemotongan bunga dan reschedulling.
Tahap berikutnya adalah peluncuran skim kredit khusus pascabencana dengan tanpa agunan, bunga rendah sekitar 6%, dan grace period (masa tenggang) 1-2 tahun. Kredit khusus ini tetap menggunakan LKM Swamitra Mina. Selain itu, saat ini Kementerian Koperasi juga sedang menggodok skim pembiayaan UMK untuk daerah bencana. Dengan skim khusus ini kita berharap ekonomi masyarakat pesisir di daerah bencana akan tumbuh secara mandiri dan terhormat.***

IRONI NEGERI BAHARI

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu


Lautan adalah sumber kehidupan. Koes Ploes, dalam bait-baitnya bahkan menyebutnya ”kolam susu”. Pramoedya Ananta Toer—dalam novel sejarahnya Arus Balik—pun percaya keruntuhan kerajaan nusantara lantaran para raja memalingkan tahta dari laut. Negeri ini kaya sumberdaya kelautan, sumber kehidupan yang seharusnya menyejahterakan. Lima koma delapan juta kilometer persegi laut kita menyimpan 6,26 juta ton ikan dan nelayan boleh menangkap 5,01 juta ton ikan per tahun.
Namun ironisnya, dalam dokumen BPS masih tercatat 32 persen dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tersebar di 8.070 desa pantai minim listrik, air bersih, saluran telekomunikasi, dan jalan aspal. Di desa-desa nelayan, juga belum tentu ada sekolah dasar. Dan masyarakat pesisir ternyata penyumbang signifikan angka buta huruf.
Anak bangsa ini bukannya tinggal berpangku tangan. Berbagai upaya telah dan terus-menerus dijalankan untuk meraih kembali kejayaaan nusantara dari lautan. Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 merubah peta geopolitik kelautan. Laut teritorial kita yang tadinya hanya 3 mil laut diperluas—secara sepihak—menjadi 12 mil, dan belakangan diakui secara internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Sejak Presiden Gus Dur bahkan telah didirikan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), agar lautan memberikan kesejahteraan. Perbankan pun sudah mulai percaya kepada nelayan. Para nelayan bangkit, bergairah, dan mendirikan koperasi-koperasi. Lembaga keagamaan juga tak mau ketinggalan. Tapi pengentasan kemiskinan memang perlu waktu, kerja keras dan cerdas.
Kemiskinan masyarakat pesisir sungguh sangat rumit, karena komplikasi faktor struktural, kultural, dan natural sekaligus. Kebijakan infrastruktur harus diakui belum menjangkau pesisir secara signifikan. Akibatnya, banyak sentra-sentra nelayan yang seharusnya menerima fasilitas Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) agar mereka bisa membeli solar harga pemerintah gagal hanya karena tidak ada jalan aspal bagi mobil tangki Pertamina. Lembaga keuangan mikro Swamitra Mina, kerjasama DKP dengan Bank Bukopin, yang direncanakan on-line akhirnya baru 46 kabupaten/kota yang on-line dari rencana 130, lagi-lagi karena keterbatasan saluran telepon di wilayah pesisir.
Pada komunitas pesisir, khususnya nelayan, sudah cukup lama terjalin relasi patron-client yang tidak menguntungkan bagi nelayan. Relasi kultural tersebut menyebabkan nelayan sangat tergantung pada juragan sebagai patron. Juragan sering bertindak sebagai pelepas uang—tapi suku bunga 60% per tahun—dan sekaligus sebagai penampung hasil tangkapan dengan harga yang murah. Kultur kewirausahaan mereka juga belum tumbuh. Pada umumnya nelayan bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja (subsistance).
Di Pantura Jawa sumberdaya perikanan sudah over fishing dan terdapat kelebihan 400 ribu nelayan. Sementara di lautan bagian Timur Indonesia belum dimanfaatkan optimal lantaran keterbatasan SDM dan permodalan.
Ironi negeri bahari, sebuah tantangan besar. Pemerintah telah mencanangkan Revitalisasi Perikanan yang perlu infrastruktur dan permodalan, karena teknologi sesungguhnya kita sudah kuasai. Berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir juga telah dijalankan untuk menggugah kebangkitan masyarakat, yang sejatinya berkarakter terbuka dan dinamis. Masyarakat pesisir tidak minta ”dikasihani”, cukup diberi kesempatan.+++

Rabu, 24 September 2008

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

A. PENDAHULUN

Ekosistem pesisir Indonesia memendam potensi sumberdaya alam, yang apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, niscaya akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat pesisir. Bentangan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer yang berhimpit dengan perairan pesisir sejauh 12 mil ke arah laut merupakan aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik ekonomi maupun kebudayaan.
Ironisnya, lantaran pemanfaatannya belum memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab, maka potensi besar tersebut belum mampu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat pesisir. Komunitas yang mendiami 8.090 desa pesisir dengan populasi 16,42 juta jiwa ini ternyata 32 persen hidup dengan pendapatan kurang dari satu dollar Amerika per hari.[2] Kemiskinan yang tergolong absolut tersebut memaksa masyarakat pesisir melakukan kegiatan penopang kehidupan yang cenderung merusak ekosistem pesisir. Praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan potasium serta menambang terumbu karang dan menebang hutan bakau sekadar untuk menyambung hidup keluarga merupakan fenomena yang dijumpai merata hampir di seluruh wilayah pesisir nusantara.
Pada sisi lain, eksploitasi wilayah pesisir untuk pembangunan kota pantai, industri, budidaya, dan pariwisata, terus berlangsung tanpa perencanaan secara terpadu. Akibatnya, laju degradasi ekosistem pesisir menunjukkan tren yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, kondisi terumbu karang yang berstatus sangat baik tinggal 5,51 persen, baik 25,11 persen, cukup 37,33 persen, dan kurang 32,05 persen.[3]
Dalam konteks yang demikian itulah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi dan menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu terobosan hukum di dalam UU ini adalah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yang kemudian memicu polemik berbagai kalangan. Kalangan yang menentang HP3, terutama datang dari aktivis lingkungan yang dimotori Walhi. Para penentang HP3 khawatir kebijakan ini akan menggusur komunitas nelayan dari wilayah penangkapan tradisional mereka.[4]
Polemik HP3 kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas dan fundamental, yakni apa yang menjadi landasan historis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan UU 27/2007? Kajian terhadap UU 27/2007 dengan menggunakan perspektif antropologi hukum diharapkan akan menguak pikiran berbasis historis dan antropologis yang menjadi dasar pijakan pembentuk UU 27/2007.

B. PENDEKATAN PLURALISME HUKUM

Pendekatan antropologi dalam mengkaji hukum pada masyarakat yang belum menuliskan hukumnya berkembang menjadi tiga pendekatan, yakni pendekatan ideologis, deskriptif, dan sengketa. Pendekatan ideologis mengkaji hukum yang berlaku di suatu masyarakat dengan cara mengidentifikasi aturan yang secara umum dipersepsikan sebagai pedoman perilaku. Pendekatan ini memahami hukum sebagai ideologi yang memang seharusnya menguasai/mengendalikan perilaku masyarakat. Kelemahan pendekatan ini terletakn pada metodologinya yang menempatkan kaum elit sebagai representasi komunitas; pendekatan deskriptif mengkaji bagaimana orang-orang dalam masyarakat secara nyata berperilaku. Jadi hukum dipahami sebagai perilaku nyata; pendekatan sengketa mengkaji ketegangan atau perselesihan serta motif yang melatarbelakanginya. Hukum bagi pendekatan ini merupakan akumulasi dari cara-cara masyarakat menyelesaikan sengketa yang muncul.[5]
Ketiga pendekatan tersebut merupakan kecenderungan yang berkembang pada pertengahan abad ke-19. Ketika itu, keanekaragaman hukum yang dianut dalam suatu masyarakat ditanggapi sebagai gejala perkembangan evolusi hukum. Dalam perkembangan selanjutnya mengalami pergeseran pada abad ke-20 yang menanggapi keanekaragaman hukum sebagai gejala pluralisme hukum.[6]
Pada umumnya pemikiran mengenai adanya kenyataan pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum Negara sebagai hukum yang berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari hukum lain serta dijalankan oleh seperangkat lembaga Negara. Sementara konsepsi pluralisme hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatun arena sosial.[7] Griffith bHKn berpendapat bahwa pluralisme hukum dan sentralisme hukum merupakan dua kutub yang secara tegas saling berhadapan.
Pendekatan pluralisme hukum dengan demikian meletakkan hukum Negara, sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan negara, setara dengan hukum rakyat, yang tercermin pada perilaku masyarakat. Namun, fokus kita bukan pada persoalan dikotomi hukum negara versus hukum rakyat, tetapi bagaimana kedua macam hukum tersebut berinteraksi. Dalam proses interaksi tersebut boleh jadi apa yang dikategorikan sebagai hukum rakyat akan diadopsi ke dalam hukum negara. Jika ini terjadi hendaknya dipahami sebagai sebuah sintesis hukum yang dikehendaki masyarakat, bukan dipandang sebagai hegemoni hukum negara. Perspektif inilah yang menjadi basis analisis terhadap HP3 sebagai bagian hukum negara.

C. PROSES PERUMUSAN UU 27/2007[8]

Rentang waktu yang dilewati hingga disahkannya UU 27/2007 relatif panjang dan melibatkan hampir semua elemen yang ada kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM ketika itu, pada suatu Rapat Dengar Pendapat dengan DPR sempat berkelakar bahwa tinggal bajak laut saja yang belum sempat diajak konsultasi ikhwal RUU PWP3K ini. Memang, diperlukan waktu tujuh tahun lebih untuk menggolkan UU ini.

Diawali dengan penyusunan Naskah Akademis pada paruh kedua tahun 2000, yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, LSM, bahkan juga memperoleh masukan dari pakar internasional, terutama dari Rhode Island University. Selama penyusunan Naskah Akademis, proses konsultasi publik terhadap issue krusial juga dilakukan, antara lain, di Jakarta, Lampung, Balikpapan, dan Manado. Selain itu, pada saat yang sama juga dibuka diskusi melalui internet yang dimoderatori Subandono, Sapta Ginting, dan Wilson Siahaan. Konsekuensinya, masukan dari berbagai pihak demikian banyak mengakibatkan Naskah Akademis menjadi sarat issue dan karenanya juga menjadi naskah panjang.
Naskah Akademis berikut formulasi Rancangan Undang-Undang rampung dalam tahun 2001. Dalam naskah ini issue krusial yang sering memicu perdebatan adalah akreditasi. Mekanisme akreditasi dan kelembagaannya sering dibaca sebagai upaya resentralisasi kewenangan pengeloaan wilayah pesisir, padahal kewenangan itu telah didesentralisasi melalui UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tudingan resentralisasi sebetulnya berlebihan, karena norma akreditasi dan kelembagaannya sama sekali tidak mengebiri kewenangan yang ada pada pemerintah daerah. Akreditasi hanya mendorong secara sukarela disertai sejumlah insentif bagi pemerintah daerah yang secara konsisten menerapkan standar pengelolaan wilayah pesisir yang baik dan berkelanjutan. Praktik semacam ini terbukti efektif di Amerika dan sejumlah negara-negara maju dan berkembang di dunia.
Naskah akademik serta rancangan UU-PWP terus didiskusikan sepanjang 2002 hingga disahkannya pada 2007. Dalam berbagai diskusi, terungkap aspirasi yang kuat dari masyarakat agar UU PWP memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dengan segala atribut dan hak-hak tradisionalnya. Aspirasi ini kemudian direspon pembuat UU dengan merumuskan HP3 yang merupakan sintesis norma hukum adat dan praktik empiris masyarakat pesisir.
Demikian pula kehendak untuk mengatur mitigasi bencana pesisir dalam UU PWP mengemuka menyusul bencana tsunami Aceh di penghujung 2004. Bencana yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan trilyunan rupiah harta benda itu memberikan pelajaran penting, bahwa tata kelola wilayah pesisir yang baik terbukti efektif mengurangi risiko bencana. Daerah yang hutan mangrovenya masih tebal ternyata tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa relatif lebih sedikit daripada daerah yang mangrovenya sudah dikonversi menjadi tambak.
Pada akhirnya UU PWP diperluas sehingga menjangkau pula pengelolaan pulau-pulau kecil. Perluasan ini dipengaruhi oleh kian populernya issue pulau kecil menyusul kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Kealpaan bangsa ini dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar menjadi pangkal pokok kekalahan tersebut. Karena itu, pascakekalahan tersebut, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pada saat yang sama juga dilakukan proses toponimi berikut publikasinya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta penyusunan skim investasi di pulau kecil yang menguntungkan bangsa tanpa merusakan ekosistemnya. Spirit inilah yang mewarnai norma pengaturan pengelolaan pulau kecil dalam UU PWP3K.

D. HP3: Persepektif Antropologi Hukum

HP3 adalah sebuah norma baru dalam khasanah hukum nasional kita. Selama ini, perairan pesisir dan laut senantiasa diletakkan di bawah bayang-bayang doktrin open access, yang menutup peluang pemberian hak atas perairan pesisir.
Harus diakui dominasi doktrin open access masih kuat menguasai benak para pengambil kebijakan di negeri ini. Mereka menganggap perairan pesisir dan laut sebagai milik semua orang sehingga hukum harus memastikan bahwa setiap orang terlindungi aksesnya pada perairan pesisir dan laut. Bagi penganut doktrin ini, di atas perairan pesisir dan laut haram hukumnya diterbitkan hak, sebab akan menimbulkan penguasaan yang eksklusif dan membatasi akses orang lain.
Pandangan semacam ini sangat anti-sejarah dan tidak sesuai dengan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Sebuah risalah menjelaskan bahwa doktrin open access sebenarnya berakar pada tradisi masyarakat Negara-negara Atlantik Utara. Menurut tradisi ini, setiap orang mempunyai hak untuk menangkap ikan di perairan mana saja sebagai perwujudan hak asasi manusia. Karena itu, pengaturan yang membatasi hak asasi tersebut, seperti pembatasan keikutsertaan atau kuota, tidak diperkenankan.
Akan tetapi, sesudah wilayah perikanan mereka mengalami degradasi dan overfishing, maka muncul kepentingan untuk “menularkan” doktrin tersebut ke negara lain, tidak terkecuali Indonesia, demi kelangsungan industri perikanan mereka. Harapannya, ketika doktrin menular ke negara lain, maka kebijakan negara itu sudang barangtentu akan memberi akses bagi armada perikanan Atlantik untuk ikut mengeksploitasi perairan pesisir dan lautnya sebagai konsekuensi doktrin open access. Padahal, negara-negara tersebut sesungguhnya memiliki tradisi pengelolaan perairan pesisir dan laut yang berbeda. Bahkan, di Jepang, Srilanka, Filipina, dan Thailand, jauh sebelumnya telah mempraktikkan pembatasan keikutsertaan, bahkan ada pemberian fishing rights.
Di Indonesia, jauh sebelum jaman kolonial, telah berkembang tradisi pengelolaan perairan pesisir yang memungkinkan penguasaan perairan secara eksklusif. Di Aceh, perairan pesisir dapat dikuasai berdasarkan ijin dari Sultan. Di Tegal, perairan pesisir dibagi-bagi di antara para nelayan seperti gogolan yang silih berganti disediakan bagi mereka untuk menangkap ikan. Di Banten, perairan pesisir dinamakan patenekan yang hanya memberi hak kepada warga desa setempat untuk menagkap ikan. Sasi laut di Maluku, awig-awig di Nusa Tenggara Barat, atau rompong di Sulawesi Selatan merupakan contoh lain dari tradisi pengelolaan perairan pesisir bernuansa property right yang hingga kini tetap bertahan.
Segenap sistem tradisional ini mempraktikkan penguasaan bagian tertentu dari perairan pesisir secara eksklusif hanya bagi komunitas tertentu dengan memberlakukan hukum-hukum yang mereka sepakati sendiri. Mereka yang bukan anggota komunitas dilarang ikut memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir kecuali atas ijin pemimpin komunitas.
Seiring perkembangan sejarah, berkembang pulalah budidaya laut, seperti budidaya mutiara dan rumput laut, pada kenyataannya juga memerlukan penguasaan perairan pesisir secara permanen dan eksklusif. Selama ini, pengusaha budidaya mutiara hanya diberikan ijin sebagai basis legal pemanfaatan perairan pesisir sehingga tingkat kepastian hukumnya pun sangat rapuh. Dalam banyak kejadian, perusahaan budidaya mutiara tergusur lantaran ada peruntukan lain yang datang belakangan. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi sekiranya mereka memiliki HP3. Bahkan untuk usaha budidaya rumput laut, ijin pun mereka tidak punya, sehingga sangat rentan terhadap penggusuran untuk kepentingan lain.
Dengan demikian norma hukum HP3 memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sehingga pembuat UU tidak ada keraguan untuk mengesahkannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ruang lingkup HP3? Berapa lama jangka waktu hak itu dapat diberikan? Siapa saja yang dapat diberikan? Lembaga mana yang berwenang memberikan hak tersebut?
HP3 adalah hak atas perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan atau usaha lainnya yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mencakup permukaan laut, kolom air hingga permukaan dasar laut. HP3 dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Jika jangka waktu 40 tahun selesai sementara masih terdapat kepentingan objektif untuk diteruskan haknya, maka UU-PWP3K membuka peluang perpanjangan kedua.
Seperti halnya hak-hak tradisional atas perairan pesisir, HP3 juga dapat diwariskan dan diperjualbelikan. Untuk mengakomodasi kebutuhan kontekstual masyarakat, maka HP3 dapat dijadikan jaminan utang. Sebaliknya, HP3 juga dapat berakhir jika jangka waktunya habis, diterlantarkan, atau dicabut untuk kepentingan umum.
Pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum tidak dapat diberikan HP3. Untuk memastikan pelaksanaanya, maka HP3 hanya dapat diberikan manakala memenuhi syarat teknis (seperti kesesuaian dengan rencana zonasi dan pengelolaan), administratif (seperti dokumen rencana aksi yang sesuai daya dukung ekosistem), dan syarat operasional (seperti kewajiban menghormati hak masyarakat adat). Dengan demikian HP3 baru dapat diberikan apabila sudah ada Perda yang mengatur Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.
Perairan pesisir sebagai kekayaan bangsa, menurut konstitusi dikuasai oleh Negara untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha budidaya mutiara dan wisata bahari adalah anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari sumberdaya alam perairan pesisir. Seperti halnya sumberdaya alam lainnya, sumberdaya perairan pesisir diatur peruntukannya oleh Negara yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR sebagai representasi politik rakyat. Inilah basis konstitusional pengaturan HP3 melalui UU-PWP3K. Persoalannya kemudian ialah siapa yang berhak mendapatkan prioritas memiliki HP3?
UU-PWP3K mengatur bahwa yang berhak mendapatkan HP3 adalah WNI, badan hukum Indonesia, dan masyarakat adat (Pasal 18). Norma ini belum menunjukan siapa yang mendapat prioritas di antara ketiga subjek hukum tersebut. Akan tetapi ketentuan-ketentuan lainnya terang-benderang memberikan prioritas kepada masyarakat adat.
Seperti disinggung sebelumnya, HP3 baru dapat diberikan setelah Perda yang mengatur empat level perencanaan ditetapkan. Untuk menyusun Perda tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini, Pemda wajib membentuk Komite Representasi Masyarakat sebagai prasyarat penyusunan empat level perencanaan tersebut. Komite ini akan terdiri atas unsur masyarakat adat/lokal termasuk nelayan, akademisi, pengusaha daerah, dan LSM. Struktur keanggotaan Komite yang demikian ini diharapkan mampu menjaga kepentingan masyarakat adat/lokal.
Derajat keterlibatan Komite dalam proses penyusunan Perda juga diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peranserta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi. Dalam proses penyusunan Renstra, misalnya, keterlibatan Komite hanya bersifat informatif dan konsultatif. Akan tetapi, pada proses penyusunan rencana-rencana yang lebih operasional keterlibatannya dapat berupa inisiasi penyusunan rencana. Proses penyusunan Perda yang demikian demokratis tersebut memperkecil peluang HP3 dimonopoli para pengusaha dan menggusur nelayan. Bahkan sebaliknya, kita boleh berharap Perda-Perda tersebut nantinya justru akan memberikan prioritas HP3 kepada masyarakat adat termasuk nelayan. Dengan proses yang demikian demokratis, daulat rakyat di perairan pesisir akan tetap terjaga.

E. PENUTUP

HP3 bukan norma hukum baru, tetapi berakar pada hukum adat yang sudah berkembang sebelum masa kolonial. Karena itu, HP3 seyogyanya bisa menjadi instrument pemberdayaan masyarakat adat dan warga negara pada umumnya, karena memiliki legitimasi sejarah, budaya, serta sejalan dengan kebutuhan kontekstual seiring perkembangan budidaya rumput laut skala rakyat, pariwisata bahari, dan budidaya mutiara.+++

[1] Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan; dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
[2] Diolah dari data Badan Pusat Statistik dan Yayasan SMERU, 2002.
[3] Departemen Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2007, Jakarta, 2007.
[4] Lihat Harian KOMPAS, 12 Maret 2008.
[5] T.O. Ihromi, “Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum” dalam T.O. Ihromi (penyunting), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm 196-197.
[6] Sulistyowati Irianto, “Kesejahteraan SAosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum” dalam T.O. Ihromi (penyunting), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm 241-245.

[7] Ibid.
[8] Diolah dari Naskah Akademik dan dokumen lain yang diterbitkan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.